Videonya diduga disebar tanpa izin, kuwu Desa Wanantara akan tempuh jalur hukum, Ini Tanggapan Toni RM

 

Beredarnya sebuah video yang menunjukkan aktivitas perbincangan antara Warsidi selaku Kuwu Desa Wanantara, Kec. Sindang, Kab. Indramayu dengan Toni RM yang merupakan berprofesi sebagai pengacara menuai protes dari keluarga kuwu itu sendiri, pasalnya dalam video yang diunggah sekira 3 minggu yang lalu oleh akun YouTube milik Pengacara Toni itu dinilai merugikan moril bagi keluarga kuwu itu sendiri, sebab menurutnya hal itu tidak meminta izin dulu.

Dalam unggahan video itu berisi deskripsi singkat yakni “Sejumlah masyarakat Desa Wanantara Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu mengeluhkan tentang pengecoran Jalan Poros Desa Wanantara sepanjang 350 meter karena hanya lebarnya 3 meter, padahal kebutuhan jalan lebarnya 3,5 meter. Kemudian perbaikan jalan itu disebut tidak melalui Musrembang Desa.”

Dialog antara Pengacara Toni RM dengan Kuwu Wanantara Warsidi, Dok. Akun youtube Pengacara Toni RM

Saat ditemui di kediamannya, Kuwu Wanantara Warsidi yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya Ruslandi SH mengatakan bahwa dirinya didatangi oleh Pengacara Toni dengan tujuan menanyakan dokumentasi Data desa perihal pembuatan jalan desa di wanantara tersebut. Senin, 18/7/2022.

“Saya waktu itu didatangi Pengacara Toni dengan temannya untuk mempertanyakan data Dokumen desa dalam perbaikan jalan yang ada di desa wanantara, tetapi data itu tidak saya berikan,” tuturnya.

Penandatanganan surat kuasa Kuwu Wanantara Warsidi kepada Pengacara Ruslandi.

Warsidi menambahkan, bahwa yang berhak dan bisa menanyakan data desa wanantara ini adalah orang-orang yang bekerja dalam lingkup pemerintah, dalam hal ini Camat atau Inspektorat sendiri.

“Pengacara Toni tidak mempunyai hak apapun untuk dapat mengetahui data desa secara gamblang,” Ujarnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Ruslandi yang ditunjuk oleh Kuwu Warsidi sebagai kuasa hukumnya mengatakan, dalam wawancara Antara Pengacara Toni dan Kuwu Warsidi tersebut dinilai melanggar aturan serta kode etik sebagai layaknya seorang pengacara.

“Saya sangat menyayangkan tindakan tersebut, apabila di suatu profesi pengacara dalam bekerja tidak boleh memaksa, apa lagi dia ingin mengetahui sesuatu, itu ada prosedurnya, dan patut dipertanyakan juga legal standing dia sebagai apa, kalau dia sebagai kuasa Hukum ya kuasanya siapa? dalam kepentingan apa? dia harus jelas dulu,” Katanya.

Karena menurut Ruslandi, yang ingin Toni ketahui tentang lingkup pemerintahan, oleh karena itu kata Ruslandi, hanya orang yang bersangkutan yang boleh mengetahui.

“Informasi dirahasiakan, serta bukan kebutuhan informasi publik, takutnya mengurus pada sesuatu yang tidak diinginkan, dan kuwu wajib melaporkan ke BPD pada tahun atau periode tertentu dalam laporan pertanggung jawaban kepala desa,” tegas Ruslandi.

Ruslandi menambahkan, keluarga kuwu sangat menyayangkan sikap Pengacara Toni yang mempublikasikan dan menyajikan pemberitaan atau informasi tanpa adanya ijin terlebih dahulu kepada narasumber yang ada.

“Karena pihak keluargapun sampai saat ini merasa bingung pasalnya Pengacara Toni bertanya layaknya jurnalis yang sedang mencari informasi,” Ucap Ruslandi.

Dalam hal ini, Ruslandi mengatakan, kedepannya Kuwu warsidi akan menempuh jalur hukum yang ada, karena dari penyebaran vidio tersebut keluarga merasa tidak terima dan tanpa ijin terlebih dahulu.

Terpisah, Tanggapan Toni RM Atas Pernyataan Kuasa Hukum Kuwu Wanantara.

Pengacara Toni RM

Saat dimintai tanggapan, Toni menyampaikan bahwa, Kapasitas dia menemui Kuwu Wanantara, Warsidi, Merupakan sebagai Kuasa Hukum masyarakat Desa Wanantara yang merasa buntu ketika masyarakat ingin bertemu dengan Kuwu Wanantara guna meminta penjelasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Wanantara Tahun 2022 yaitu penggunaan Dana Desa (DD) Tahap 1 dan ingin bermusyawarah pelaksanaan DD Tahap 2, termasuk meminta penjelasan atas pembangunan pengecoran Jalan Desa yang dianggarkan sampai Rp270 juta namun lebar Jalan hanya 3 meter sehingga tidak bisa dilalui 2 mobil jika bersimpangan.

Surat permohonan penjelasan pelaksanaan APBDes 2022 Desa Wanantara

Toni menyebut, Permohonan masyarakat itu disampaikan secara tertulis pada tanggal 6 Mei 2022 kepada Kuwu Wanantara dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan menggunakan nama Aliansi Masyarakat Maju Desaku – Desa Wanantara untuk bermusyawarah pada Minggu malam, 8 Mei 2022 pukul 19.30 WIB.

Namun, kata Toni, setelah masyarakat sudah berkumpul di Balai Desa Wanantara, Kuwu dan Ketua BPD tidak hadir, sehingga masyarakat tidak mendapatkan penjelasan dari Kuwu dan Ketua BPD atas pelaksanaan APBDes 2022 Desa Wanantara.

Saat masyarakat hendak menemui Kuwu Wanantara di Balai Desa Wanantara.

“Menurut masyarakat, Kuwu berjanji akan mengundang masyarakat di lain waktu untuk menjelaskan APBDes 2022 namun sampai sekarang tidak ada ada undangan dari Kuwu,” Katanya. Selasa, 19/7/2022

Toni menyebut, Karena merasa tidak ditanggapi oleh Kuwu, sehingga masyarakat memutuskan menggunakan dirinya sebagai Kuasa Hukumnya untuk meminta penjelasan APBDes 2022 Desa Wanantara sebesar 2,2 Milyar tersebut.

“Makanya ketika saya temui Kuwu Wanantara, yang saya tanyakan seputar pelaksanaan APBDes 2022. Kenapa hasil wawancaranya dengan Kuwu saya unggah di Youtube, biar masyarakat menonton, paham, itu loh penjelasan Kuwu Wanantara dari beberapa pertanyaan masyarakat,” Ucapnya.

 

 

 

 

 

Toni menambahkan, Kalau kemudian ada pernyataan dari Pengacaranya Kuwu Wanantara yang menyayangkan tindakannya menanyakan pelaksanaan APBDes kepada Kuwu dan mengunggahnya di Youtube, berarti Pengacara itu tidak paham hukum Undang- Undang Desa.

Menurut Toni, berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Paragraf 3 mengenai Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa, ditegaskan dalam Pasal 82 dimana, pada ayat (1) ditegaskan, masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Ayat (2)nya berbunyi, masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Ayat (3)nya disebutkan masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Kemudian ayat (4)nya adalah Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Dan ayat (5)nya adalah masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

“Kuwu dan Pengacaranya harus baca Undang- Undang Desa biar paham bahwa uang yang dikelola oleh Kuwu itu adalah uang rakyat, dan masyarakat berhak meminta penjelasan atas penggunaan uang rakyat itu,” Tuturnya.

Toni menegaskan, pada Pasal 82 ayat (4) Kuwu wajib menginformasikan APBDesnya kepada masyarakat umum, Toni pun mengancam akan memposting di media sosial lembar per lembar APBDes 2022 Desa Wanantara biar masyarakat Desa Wanantara pada tahu uang rakyatnya itu digunakan untuk apa saja.

“Anda Kuwu Wanantara bunuh diri kalau anda sebagai Kuwu yang mengelola keuangan Desa kemudian memakai Pengacara untuk menyerang saya yang sedang membantu masyarakat memperjuangkan hak- haknya mendapatkan penjelasan pelaksanaan APBDes 2022 Desa Wanantara. Lihat saja nanti.” Pungkas Toni.

Adam P

Comments
Loading...