Polemik Desa Wanantara, Ruslandi : kesalahannya masih belum seperti yang disangkakan

 

Polemik Desa Wanantara, Kec. Sindang, Kab. Indramayu yang akhir-akhir ini dikabarkan tertutup dalam hal Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tentang pembangunan pengecoran jalan di Desa tersebut, sebenarnya pemerintahan Desa Wanantara ini biasa saja, berjalan sebagaimana umumnya pemerintahan desa yang melaksanakan fungsinya.

Hal itu dikatakan oleh Ruslandi selaku kuasa Hukum Warsidi, Kuwu Desa Wanantara, pada saat melakukan konferensi pers di salah satu kafe di Indramayu. Kamis, 21/72022.

Menurut Ruslandi, pemerintahan Desa yang ada di Indramayu periode ini rata-rata berjalan baru satu tahun, Maka kata Ruslandi, yang harus dipertanggung jawabkan adalah APBDes 2021-2022 artinya ada mekanisme pertanggungjawaban anggaran secara rinci yang dilaksanakan oleh lembaga yang ada di pemerintahan desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

 

 

 

 

 

“Lebih baik BPD ini peran fungsinya ditingkatkan lagi, dengan secara periodik, jadi ketika masyarakat membutuhkan penjelasan-penjelasan yang sifatnya detil, sudah disiapkan, Nah kalau sudah dianggap cukup, dan stabilitas pembangunan Desa juga tidak ada masalah ya sudah kan,” Katanya.

Ruslandi menyebut, karena pemerintahan yang hanya baru satu tahun, kesalahannya pun masih belum seperti yang disangkakan, menurutnya bangunan jalan juga ada, sebab kata dia, seorang kepala desa juga punya kebijakan, kalau jalan itu diperlebar hasilnya pendek dan kalau dipersempit hasilnya memanjang, yang terpenting itu jalan bisa dilalui oleh dua kendaraan mobil yang berpapasan walaupun tidak selebar jalan kabupaten.

“Menurut saya hal ini masih sulit dilakukan penelusuran secara hukum,” Tegasnya.

Ruslandi menambahkan, kalau memang diperlukan, seharusnya instansi terkait yang melakukan penelusuran, menurutnya dalam undang-undang Desa tidak harus dipahami dengan cara gramatikal bahasa, bahwa penyebutan rakyat berhak memperoleh informasi itu salah satunya adalah di setiap Desa terpasang papan informasi anggaran desa setempat yang secara garis besar bisa diketahui.

“Kalau kita sampai nanya sampai detil, menurut saya terlalu jauh, dan itu dilakukan dengan cara laporan resmi, dan saya pikir papan informasi anggaran Desa itu sebagai pedoman SOP setiap desa, karena hak tersebut sebagai wujud transparansi pemerintahan pada masyarakat,,” Ucapnya.

Untuk itu Ruslandi berharap, bagi BPD di Desa Wanantara ke depan harus lebih berperan dan berfungsi, sehingga ketika masyarakat membutuhkan informasi tentang pembangunan di Desa Wanantara ini dapat terpenuhi.

“Peran BPD itu lah yang harus aktif, dan itu legal, bahwa kapanpun BPD memanggil kuwu itu dianggap sah, namun jika kuwu itu berhalangan hadir kemungkinan sedang sakit,” Katanya.

Ruslandi mengatakan, sebagai kuasa hukum sifatnya selain sebagai wujud kemanusiaan juga untuk meluruskan supaya menjadi pencerahan bagi semua, sehingga publik memperoleh informasi yang seimbang.

Adam P

Comments
Loading...