Kuwu Sugeng Penuhi Panggilan Unit Tipikor Polres Indramayu, ini tanggapan Toni RM

 

Indramayu, jurnalpelita.com– Kuwu Desa Babadan ( Sugeng ) Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, memenuhi panggilan unit Tipikor Polres Indramayu untuk dimintai keterangan pada hari Selasa tanggal 08 November 2022, terkait hasil sewa lelang tanah kas Desa ( bengkok ) yang di laporkan warganya di Polres Indramayu. Rabu 09/11/2022.

Sugeng Kuwu Desa Babadan Kec. Sindang

Menurut Kuwu Sugeng saat dikonfirmasi oleh media seusai diperiksa atau dimintai keterangan oleh unit Tipikor Polres Indramayu mengatakan bahwa terkait pemanggilan di polres Indramayu untuk dimintai keterangan terkait hasil lelang sewa tanah kas Desa (tanah bengkok) “yang dilaksanakan bulan November 2021 untuk tunjangan di tahun 2022” dan sudah di realisasikan untuk tunjangan tambahan perangkat Desa baru yang sekarang menjabat.

“Hasil sewa lelang tanah bengkok sudah di berikan ke perangkat Desa melalui rekening masing masing dan bukti – bukti transferan rekening koran ada, termasuk saya sebagai kuwu Babadan. Kalau memang pihak infektorat menyudutkan saya maka saya ajukan uji materi,” jelasnya.

Sugeng mengaku, Terkait lelang tanah kas Desa (bengkok) yang dilakukan PJ Kuwu Babadan ( Mulyadi ) pada bulan Maret 2021 tidak tahu sama sekali, selama ini pemerintah Desa definitif Babadan belum menerima laporan resmi sampai hari ini dari hasil audit infektorat yang langsung di berikan kepada pemerintah Desa Babadan kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu.

“Menurut kajian saya rana seperti ini bukan wilayah Tipikor kalau ke Tipikor terkait penggunaan anggarannya, apakah sesuai atau belum ini menurut kajian saya yang belum paham hukum barangkali yang paham hukum mungkin beda lagi,” terangnya.

Sugeng menyebut, dilakukannya lelang ulang karena menurutnya lelang itu harus dilakukan oleh kuwu definitif, untuk itu Sugeng mengambil langkah untuk melakukan Lelang ulang di Desanya.

“Saya hanya menjalankan amanat undang-undang berdasarkan Permendagri No 1 tahun 2016 pasal 4 ayat 1 & 2 di jelaskan kepala desa berwenang untuk melaksanakan pengelolaan aset desa, sedangkan tidak ditulis penjabat kepala desa,”Katanya.

Terpisah, sementara menurut kuasa hukum warga Desa Babadan Toni. R.M. mengatakan bahwa terkait lelang garapan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara Desa Babadan yang dilakukan dua kali pada Tahun 2021 tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara dimana disebutkan bahwa lelang sewa garapan dilakukan setiap tahun. Itu artinya setiap tahun dilakukan hanya satu kali untuk lelang sewa garapan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara.

Kemudian terkait uang hasil lelang garapan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara Desa Babadan Tahun 2021 yang digunakan untuk tambahan tunjangan Kuwu dan Pamong Desa Tahun Anggaran 2022, itu bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara dimana ditegaskan bahwa hasil sewa garapan Tanah Bengkok dimasukkan dalam APBDesa setiap tahun anggaran berjalan. Itu artinya APBDesa tahun anggaran berjalan itu kalau lelangnya dilakukan tahun 2021 maka penggunaan uang hasil lelangnya untuk anggaran tahun 2021, untuk tambahan tunjangan Kuwu dan Pamong Desa tahun 2021, bukan untuk tahun 2022.

“Saya memberikan apresiasi kepada Penyidik Unit Tipikor Polres Indramayu yang sudah bekerja dengan cepat menangani kasus lelang Tanah Kas Desa Babadan ini dimana sudah banyak memeriksa saksi- saksi, termasuk Bendahara Pemerintah Desa Babadan, Ketua BPD dan terakhir kemarin Kuwu Sugeng diperiksa,” ucapnya.

Lanjutnya, Jadi lelang yang dilakukan dua kali pada tahun 2021, lelang kedua yang dilakukan Kuwu Sugeng pasti menjadi temuan karena lelang pertama yang dilakukan oleh PJ Kuwu Mulyadi sudah sesuai peraturan perundang- undangan. Kemudian hasil lelang sewa garapan tahun 2021 digunakan untuk membayar tunjangan tambahan Kuwu dan Pamong Desa tahun 2022 itu juga menjadi temuan, karena seharusnya digunakan untuk tunjangan tambahan Kuwu dan Pamong Desa tahun 2021, bukan 2022.

“Saya adukan ke Aparat Penegak Hukum ini biar ada kepastian hukum mengenai lelang kedua oleh Kuwu Sugeng ini karena dengan adanya lelang kedua, 22 warga Desa Babadan pemenang lelang pertama tidak menggarap sawah Tanah Bengkok, padahal klien kami 22 warga pemenang lelang sudah membayar sewa garap Tanah Bengkok Desa Babadan itu,” tegasnya

Selanjutnya Penyidik Tipikor nanti meminta Inspektorat untuk mengaudit lelang kedua yang dilakukan oleh Kuwu Sugeng apakah sudah sesuai peraturan perundang- undangan atau tidak, uang hasil lelang tahun 2021 digunakan untuk tahun 2022 itu sudah sesuai peraturan perundang- undangan tidak. Nanti Inspektorat yang menentukan dengan mengeluarkan hasil audit.

“Saya akan terus kawal kasus lelang Tanah Kas Desa Babadan ini sampai ada kepastian hukum karena 22 klien kami warga Desa Babadan sangat dirugikan dengan adanya lelang kedua oleh Kuwu Sugeng ini,” ujarnya.

Dalam hal ini kata Toni, apa yang dikatakan oleh Kuwu Sugeng tentang Permendagri bahwa kepala desa berwenang untuk melaksanakan pengelolaan aset desa, Toni membenarkan namun menurutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 14.1/Kep.10-DPMD/2021 tanggal 15 tentang pengangkatan penjabat Kuwu Kabupaten Indramayu tahun 2021, telah ditetapkan Penjabat Kuwu Babadan sejak 14 Januari 2021.

“Jadi berdasarkan keputusan Bupati Ini, maka penjabat desa yang diangkat oleh Bupati itu konstitusional sebagai kepala desa yang mempunyai kewenangan yang sama, dengan kepala desa sebagaimana yang diatur oleh undang-undang tentang Desa, yaitu tentang mengelola aset desa termasuk melakukan lelang terhadap tanah bengkok dan tanah titisarah,”Katanya.

Maka dari itu kata Toni, ketika Bupati mengangkat PJ sudah sesuai aturan sehingga kalau sudah sah maka PJ juga punya kewenangan untuk melakukan lelang atau mengelola aset desa.

 

Kajen/Adam P

 

Comments
Loading...