Ditangkapnya Taryadi oleh Polisi, DPC Partai Demokrat Indramayu, Menyampaikan Sikap

 

Ditangkapnya Taryadi, salah satu anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari fraksi Partai Demokrat pada peristiwa konflik PG Jati Tujuh menuai reaksi dari beberapa kalangan Internal Partai Demokrat itu sendiri.

Terkait konflik horizontal antar kelompok masyarakat penggarap lahan kehutanan di kabupaten Indramayu pada hari Senin, 4 oktober 2021 kemarin itu, Haris Solihin selaku Ketua Balitbang DPC Partai Demokrat Kabupaten Indramayu menjelaskan proses penangkapan Taryadi sebagai anggota DPRD Kabupaten Indramayu disebabkan konflik antar kelompok masyarakat penggarap lahan kehutanan yang status lahan tersebut digarap oleh kelompok masyarakat yang berkonflik.

Selain itu, legalitas HGU PG. Rajawali Nusantara terhadap lahan yang digarap oleh masyarakat yang dipermasalahkan, serta kewenangan dan sikap Perum Perhutani terhadap lahan kehutanan tersebut.

 

 

 

 

 

 

Taryadi, Anggota DPRD Kabupaten indramayu Fraksi Partai Demokrat

Haris menyebut proses penangkapan Taryadi yang dilakukan oleh kepolisian, meminta sikap pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu, terkait hak imunitas anggota DPRD.

“Sikap DPC Partai Demokrat kabupaten Indramayu, sebagai anggota Fraksi partai Demokrat DPRD kabupaten Indramayu telah mendalami penyebab konflik, dan tidak membenarkan adanya tindak kriminal,” Kata Haris dalam keterangan tertulis. Selasa, 5/10/2021.

Dalam hal ini, pihak DPC Partai Demokrat Kabupaten Indramayu akan mempersiapkan bantuan hukum kepada Taryadi sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat Dprd Kabupaten Indramayu.

“Mengajukan hearing kepada pimpinan DPRD, melalui fraksi DPRD, untuk meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait yakni PG Rajawali, Perum Perhutani, Polres Indramayu, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu, sehingga dapat menjadi bahan secara utuh guna mencari solusi,” Ujarnya.

 

Aji AP

Comments
Loading...